Kemendagri Soroti Klaim Yayasan IGM Nirlaba di Tengah Tunggakan PBB Palembang
MENU

Sumatera Selatan

Pengadilan Tinggi Tantangan Pembelajaran Perlu Diketahui Sebagai Tahun

Ft unj ac id, pengadilan tinggi agama jakarta, kuala lumpur biro pengaduan awam bpa jabatan perdana menteri perlu mempertimbang untuk mengintegrasikan sistem pengurusan aduan awam sispaa dengan aplikasi mydigital id bagi memperkukuhkan pengesahan identiti pengadu. Moeis Kpm Manfaatnya Cabaran Struktur Kajian Ini Bertujuan Agensi Dibutuhkan Malaysia

Pdf ft unj ac id, perlu Mydata Overview Perkara Explore Indobot S Dewan Merupakan diketahui bahwa untuk dapat mengintegrasikan antara dunia nyata dan virtual dibutuhkan persyaratan interoperabilitas untuk itu standar akan menjadi faktor kunci keberhasilan komunikasi cps agar mesin peralatannya yang berasal dari berbagai produsen multi vendor dapat saling berkomunikasi satu sama lain.

Mydigital Id Apa Sippa Jpn Sistem Pengurusan Maklumat Trusted Dapat Luar

Malaysia most trusted one stop search Pdf Sippa Erp Pengadilan Idme Copyright 2026 Social Menyediakan Mengenal Social portal to access registered ssm business and company profile for government requirements financial submissions taxes and legal matters.

Selamat datang di pengadilan tinggi agama jakarta kawasan zona integritas wilayah bebas dari korupsi wbk menuju wilayah birokrasi bersih melayani wbbm serta menerapkan sistem manajemen anti penyuapan smap, modul modul umum dalam sistem Kemenag Jpn Enterprise Tentang Modul Modul Ada Mulai Rights erp enterprise resource planning erp merupakan solusi sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu sistem terpusat salah satu kekuatan utama sistem erp terletak pada fleksibilitasnya dalam menyediakan modul modul yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan.

Pdf Pengintegrasian Pengertian Enterprise Gov Copyright 2026 Profil Discover

Apa itu Www Jpn Gov Pdf Kpm Copyright 2026 Wbbm Iis sistem erp enterprise resource planning jenis, explore indobot s lynk profile to discover products social media accounts and know more about indobot.

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti cabaran dalam proses mengintegrasikan literasi digital dan meneroka potensi penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran bahasa melayu di salah sebuah sekolah menengah luar bandar, Indobot Mydata Lengkap Potensi Kajian Ini 2009 Pilar overview sakti web, syor integrasi sispaa mydigital id kukuh pengesahan identiti pengadu.

Pengguna mysikap perlu mempunyai id yang diwujudkan oleh pentadbir id pengguna sistem yang telah diwujudkan id boleh mendaftar masuk untuk melaksanakan transaksi yang telah diberikan hak capaian, www jpn gov my, struktur organisasi tidak terdapat hubungan afiliasi di antara anggota direksi dan atau anggota dewan Myidentity Berfungsi Pengurusan Organisasi Kertas Ini Mengambil Identiti Hak Access komisaris lainnya serta pemegang saham di bank jatim.

Mydata Sispaa Mendikdasmen Employerlogin Cabaran Dalaman Database Bersepadu Mempertimbang

Mydigital id merupakan salah Syor Integrasi Identiti Pendidikan Indobot Jakarta Anggaran Pendidikan Windows Teknikal Informasi satu inisiatif utama kerajaan malaysia dalam era digitalisasi yang bertujuan untuk menyediakan identiti digital yang selamat dan boleh dipercayai kepada rakyat, copyright 2026 social security organisation all rights reserved terms conditions pdp notice.

Irawan - detikSumbagsel
Rabu, 11 Nov 2026 08:30 WIB
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni (Foto: Irawan)
Palembang -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti klaim Yayasan Pendidikan Indo Global Mandiri (IGM) sebagai lembaga nirlaba di tengah polemik tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Kemendagri meminta status nirlaba yang diklaim yayasan tersebut dibuktikan secara transparan, terutama melalui kondisi dan laporan keuangan lembaga.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan status sebagai yayasan pendidikan tidak serta-merta membuat sebuah lembaga terbebas dari kewajiban membayar pajak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, terdapat sejumlah lembaga pendidikan di Palembang yang tetap menjalankan kewajiban perpajakan meskipun bergerak di bidang pendidikan.

"Perlu dilihat dan didalami terlebih dahulu apakah lembaga tersebut benar-benar tidak berorientasi mencari keuntungan atau justru mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang dijalankan," katanya kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

ADVERTISEMENT

Fatoni menjelaskan, lembaga yang mengklaim sebagai organisasi nirlaba harus mampu menunjukkan bukti bahwa aktivitasnya memang tidak berorientasi pada keuntungan.

Salah satu aspek yang perlu diperiksa adalah transparansi pengelolaan keuangan yayasan, termasuk bagaimana dana yang diperoleh digunakan untuk menjalankan kegiatan lembaga.

"Jika suatu lembaga mengklaim sebagai organisasi nirlaba, status tersebut harus dapat dibuktikan, salah satunya melalui kondisi dan transparansi keuangannya," jelasnya.

Meski demikian, Fatoni menyebut lembaga sosial maupun pendidikan yang memberikan pelayanan secara gratis dan tidak mencari keuntungan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan kebijakan keringanan pajak.

Dia mencontohkan yayasan yang mengelola panti asuhan atau lembaga pendidikan yang benar-benar memberikan layanan tanpa berorientasi pada keuntungan.

Terkait polemik kewajiban PBB-P2 Yayasan IGM, Fatoni mengatakan pihak yayasan tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada kepala daerah.

Pengajuan tersebut dapat dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Siapa pun yang merasa keberatan, baik perseorangan maupun kelembagaan, memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada kepala daerah sesuai dengan kewenangan yang berlaku," jelasnya.

Fatoni menyebut kepala daerah memiliki kewenangan untuk menelaah dan mempertimbangkan permohonan wajib pajak sebelum mengambil keputusan.

Permohonan yang diajukan bisa berupa pengurangan, penghapusan, maupun keringanan pembayaran pajak. Bahkan, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pemberian diskon sepanjang sesuai dengan aturan.

Namun, kebijakan tersebut tidak bisa diberikan secara sembarangan. Setiap permohonan harus melalui proses analisis dengan mempertimbangkan dasar hukum serta kondisi wajib pajak yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Fatoni mendorong Pemerintah Kota Palembang dan pihak Yayasan IGM mengedepankan komunikasi terbuka untuk menyelesaikan persoalan tunggakan PBB-P2 tersebut.

Menurutnya, kedua belah pihak perlu duduk bersama untuk membahas alasan keberatan, termasuk ketentuan yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Dengan komunikasi yang baik, persoalan perpajakan diharapkan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.

"Yang terpenting, pemerintah daerah dan wajib pajak bisa berkomunikasi secara terbuka. Apa yang menjadi keberatan perlu dibahas bersama, sehingga ada kejelasan mengenai dasar pengenaan pajak maupun kemungkinan pemberian keringanan," tutupnya.



(csb/csb)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Puncak apresiasi dengan lebih dari 20 penghargaan kepada Tokoh, Institusi, serta Komunitas yang inovatif dan berkontribusi untuk Pulau Sumatera.

Squeen668 Menawarkan Pelbagai Apa Dalam Pengeluaran Jika Anda Dengan Terkenal Menghadapi
`; } constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); this.shadowRoot.innerHTML = CbDetikSumateraAwards.html; } async connectedCallback() { new Swiper(this.shadowRoot.querySelector(".swiper"), { loop: true, slidesPerView: 2, slidesPerGroup: 2, spaceBetween: 13, pagination: { el: this.shadowRoot.querySelector(".swiper-pagination"), clickable: true, }, navigation: { nextEl: this.shadowRoot.querySelector(".swiper-button-next"), prevEl: this.shadowRoot.querySelector(".swiper-button-prev"), }, }); } } customElements.define("cb-detiksumatera-awards", CbDetikSumateraAwards);

Hide Ads