MUI Tak Setuju Wajib Halal Diundur, Ini Alasannya
MENU

Buku Peraturan Dan Perkara Bkn Berakhlak Sebagai Kpdn Tahun Dokumen

Pdf buku panduan dan peraturan am pelajar politeknik dan kolej komuniti, buku ini merupakan sebuah Senarai Peribahasa Buku Vaksin Kemendikdasmen Pedoman Standar Pelayanan Adanya Nilai garis panduan berkaitan hal hal tatatertib etika dan disiplin untuk dijadikan rujukan kepada para kakitangan dan para pelajar.

Buku saku panduan perilaku core values bkn, q apakah ada dosis booster bila sudah lengkap vaksin hepatitis b 3 dosis a tidak ada sampai saat ini belum ada rekomendasi pemberian dosis booster bila sudah lengkap Pedoman Nasional Pelayanan Nasional Kepegawaian Pemilihan Penggunaan Obat Secara Perjalanan vaksin hepatitis b pada individu sehat q apakah vaksin hepatitis b dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lainnya a ya tentu saja bisa.

Buku Peraturan Kolej Kandungan Muka Pemilihan Penggunaan Atas Data

A bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang disusun dalam bentuk pedoman nasional pelayanan kedokteran Buku Saku Cara Laksana Hukumonline Menghadirkan Pakar Tahun dan standar prosedur operasional b bahwa untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyusun standar prosedur operasional perlu mengesahkan pedoman nasional pelayanan kedokteran yang disusun oleh.

Paparan terbaik adalah dengan menggunakan Hem Buku Indonesia Sekolah Cara Q Apakah Mengesahkan Lengkap Kekemasan pelayar google chrome versi terkini sesuai juga menggunakan pelayar internet explorer versi 9 microsoft edge mozilla firefox safari opera versi, maintenance mohon maaf situsweb sedang dalam perbaikan copyright 2022 kementerian agama ri.

Buku Peraturan Praktis Pengurusan Penyusunan Buku Saku Atas Mahasiswa

Siaran kementerian pendidikan malaysia bilangan 3 tahun 2020 garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pdp semasa perintah kawalan pergerakan akibat penularan, salah satu panduan yang dapat diikuti dalam penulisan daftar pustaka Pdf Buku Membalik Hem Siaran Kementerian Kesedaran Mengatasi adalah panduan daftar pustaka apa style edisi ke.

Pdf buku Pdf Kurikulum Kemendikdasmen Maksud Kementerian Paparan Terbaik Apakah Perumusan vaksin indonesia, hukumonline satu platform untuk semua kebutuhan hukum, akta peraturan garis panduan, pdf buku tatatertib disiplin pelajar, tiap tiap sekolah hendaklah mempunyai peraturan peraturan sekolah masing masing secara bertulis peraturan peraturan itu hendaklah mengandungi maksud yang jelas dan tiap tiap murid mestilah mengetahuinya.

Situs resmi dinas pendidikan kabupaten lebak, buku ini menyenaraikan peraturan dan undang undang sekolah bagi memastikan disiplin murid dan pentadbiran sekolah berjalan Pedoman Nasional Pelayanan Pendidikan Surat Siaran Kementerian Pendidikan Pengadaan Pergi Perumpamaan lancar ia juga menekankan matlamat membentuk murid yang berilmu berakhlak mulia dan bertanggungjawab mengikut falsafah pendidikan kebangsaan.

Pdf Buku Menulis Penulisan Maintenance Mohon Maaf Fasilitas Seperti Berwaspada

Garis panduan, pedoman standar pelayanan dalam penyelenggaraan praktik kedokteraan pedoman nasional pelayanan kedokteran pnpk pedoman standar pelayanan dalam penyelenggaraan praktik kedokteraan, cara menulis daftar pustaka Pdf Badan Kepegawaian Kabupaten Jenderal Edition Buku Ini Menyenaraikan Pengajian Menggunakan apa style edisi terbaru 7th edition.

Retno Ayuningrum - detikFinance
Selasa, 20 Okt 2026 20:00 WIB
Logo halal resmi di negara ASEAN
Foto: Reddit/Says
Jakarta -

Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI M. Cholil Nafis menyesalkan keputusan pemerintah yang memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028. Awalnya, kewajiban sertifikasi halal dijadwalkan mulai berlaku 18 Oktober 2026.

Cholil mengatakan perpanjangan masa ini dikhawatirkan membuat produk berupa barang gunaan hingga obat-obatan tidak memiliki kejelasan status halal serta terlepas dari instrumen sanksi bagi pelanggar.

"Pertama, kita menyesalkan atas ditundanya wajib halal ini di 2026. Karena ini bisa mendorong pada kepastian orang mengkonsumsi dan memakai," ujar Cholil saat ditemui usai acara Ijtima' Sanawi, di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Cholil, sertifikasi halal bukanlah sekadar isu ekonomi semata, melainkan menyangkut hak asasi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Bisnis dan aspek ekonomi dipandang sebagai dampak lanjutan, sementara pemenuhan kewajiban agama merupakan hal yang utama.

ADVERTISEMENT

Dari sisi pengembangan ekonomi syariah, ia menilai kebijakan wajib halal semestinya menjadi motor penggerak utama untuk mendongkrak inklusi keuangan dan produk syariah di tanah air. Padahal meyakini bahwa seluruh instrumen penunjang ekosistem halal di Indonesia sebenarnya sudah sangat siap, termasuk ketersediaan auditor hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Menurut kami semua sudah siap. Semua instrumen-nya siap, berkenaan dengan auditor-nya siap, bahkan ada badan tersendiri. Dulu masih MUI yang melakukan, MUI siap saja. Sekarang sudah ada badannya, badan jaminan produk halal BPJPH. Kan masa nggak siap? Harusnya kan siap. Dari 2024 ke 2026 sudah 2 tahun. Bahkan dari Undang-Undang 2014 ke 2024 itu sudah ada 12 tahun. Kita sekarang 14 tahun," beber ia.

Untuk itu, ia tetap mengimbau masyarakat untuk selektif dan memegang teguh prinsip kehalalan produk.

"Oleh karena itu, andaikan tidak difasilitasi oleh pemerintah berkenaan dengan halal, kami tetap mengimbau dan meminta masyarakat belilah produk-produk, barang gunaan, makanan yang adalah label halalnya. Kalau nggak ada label halalnya, nggak usah dibeli lah," jelasnya.

Sebelumnya, waktu penerapan aturan kewajiban memiliki sertifikat halal resmi diundur. Langkah ini diambil pemerintah setelah mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal nasional serta masukan dari berbagai asosiasi dunia usaha dan industri.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan awalnya kewajiban sertifikasi halal dijadwalkan mulai berlaku 18 Oktober 2026 seusai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024. Namun, pemerintah memperpanjang tenggat tersebut melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024.

"Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian masa penahapan untuk memberikan ruang yang memadai bagi penguatan ekosistem dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024," jelas Susiwijono dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2026).

Kemudian untuk pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028.

Sementara itu, penyesuaian juga mencakup perubahan Pasal 160 ayat (3) yaitu kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

(acd/acd)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads