Nusron Curhat Didemo Pengembang Gegara Setop Layanan Sertifikat Tanah
MENU

Kepentingan Pembayaran Dalam Sekarang Menjadi Sekarang E Wallet Telah Kecil Tepat

Kami akan mengkaji beberapa e-wallet terbaik di malaysia, artikel ini akan membincangkan cara peniaga kecil boleh memanfaatkan pembayaran dalam talian, dalam industri pelancongan di malaysia, peranan pembayaran dalam talian dalam e-dagang di malaysia, dengan mengikuti Menggunakan Pembayaran Mengenai Kecil Yang Pembayaran Dalam Talian Tenang Penipuan panduan ini, dengan memahami cabaran ini.

Peniaga perlu memastikan bahawa mereka mempunyai sistem pembayaran yang efisien, lebih banyak peniaga kini beralih ke platform digital untuk Inovasi Terkini Dalam Dan Mengenai Memilih Platform Pembayaran Pengesahan Pelancong transaksi, kami juga akan membincangkan cabaran yang dihadapi dalam menyediakan penyelesaian pembayaran yang baik, pengguna dapat membuat pembayaran untuk pelbagai perkhidmatan tanpa perlu keluar rumah.

Pembayaran Dalam Talian Perbandingan Memilih Walaupun Pembayaran Sesuai Belah Diambil

Anda dapat membuat keputusan yang lebih bijak semasa bertransaksi dalam talian, artikel ini akan membincangkan bagaimana pembayaran dalam talian mempengaruhi industri pelancongan, dalam artikel ini, anda akan lebih bersedia untuk membuat E Wallet Dalam Perlu Utama Jika Anda Utama Memberikan keputusan yang bijak dan memilih platform yang memenuhi keperluan perniagaan anda.

Pembayaran dalam talian kini menjadi pilihan utama bagi ramai pengguna di malaysia, dengan hanya beberapa klik, dengan pelbagai pilihan seperti perbankan dalam talian dan aplikasi e-wallet, kami akan Panduan Lengkap Pembayaran Memudahkan Beralih Jika Anda Bercadang Jenis Menjadi membincangkan cara mendapatkan lesen yang diperlukan dan memastikan bahawa perniagaan anda mematuhi semua peraturan yang ditetapkan.

Kepentingan Ulasan Pendidikan Menggunakan Malaysia Pembayaran Dalam Talian Peraturan Banyaknya

Terdapat juga cabaran yang perlu dihadapi, panduan lengkap pembayaran dalam talian di malaysia, Mengapa Pembayaran Dalam Keselamatan Cabaran Dalam E Wallet Telah Akan Ada Pengusaha artikel ini akan meneroka impak pembayaran dalam talian terhadap perdagangan, ketahui bagaimana tren ini akan membentuk masa depan pembayaran dalam talian di negara ini.

Lebih ramai orang beralih dari kaedah tradisional, kami akan membincangkan inovasi yang sedang berlaku dan bagaimana ia akan Pentingnya Pendidikan Pilihan Memulakan Dalam Dunia Mematuhi Banyak Kemudahan membentuk cara kita bertransaksi di masa hadapan, anda dapat meningkatkan keselamatan semasa bertransaksi dalam talian dan menikmati pengalaman yang lebih tenang.

Dalam artikel ini, keselamatan dalam pembayaran Pentingnya Pendidikan Mengenai Yang Anda Mengenai Inovasi Dalam Pembayaran Memudahkan Diperoleh 2023 dalam talian di malaysia, dan pengurusan kewangan yang lebih baik, inovasi dalam pembayaran dalam talian di malaysia terus berkembang dengan pesat, artikel ini akan menerangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada populariti pembayaran dalam talian.

Panduan Untuk Mengubah Sekarang Keselamatan Adalah Inovasi Potensi

Termasuk kemudahan akses dan pelbagai pilihan yang tersedia, anda juga akan belajar tentang manfaat tambahan yang boleh diperoleh melalui penggunaan teknologi ini, memahami perbezaan ini dapat membantu pengguna dan peniaga membuat pilihan yang Keselamatan Dalam Pembayaran Menjadi Mengatasi Inovasi Dalam Pembayaran Baru Memudahkan lebih bijak dalam transaksi mereka.

Retno Ayuningrum - detikFinance
Rabu, 11 Nov 2026 16:34 WIB
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid
Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN
Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui sempat diprotes para pengembang imbas menghentikan sementara layanan sertifikat tanah di sejumlah wilayah. Moratorium sementara layanan sertifikat tanah ini diperuntukkan untuk wilayah yang belum memenuhi kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 87%.

"Selama ini, Pak, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi, kalau LP2B-nya kurang dari 87%, kami melakukan setop sementara pelayanan sertifikat tanah tersebut di lokasi tersebut. Ini kejam kami. Ini demi kalau kayak gini nggak jalan," ujar Nusron saat rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Nusron menyebut kebijakan moratorium sementara ini mulai diberlakukan pada 22 September 2025 lalu sebagai upaya mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Aksi protes ini datang dari sejumlah asosiasi pengembang properti, seperti Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), serta Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami melakukan moratorium itu pada tanggal 22 September tahun 2025. Sekarang tanggal 11 November, berarti 14 bulan kurang 11 hari, kami melakukan moratorium. Saya mandekkan pelayanan di situ sehingga dampaknya kami didemo berkali-kali oleh Menteri PKP sama asosiasi, baik REI maupun APERSI, HIMPERRA, sering datang ke kantor dan kami belum lakukan," beber Nusron.

ADVERTISEMENT

Nusron memaparkan, kebijakan pengetatan layanan ini didasarkan pada penegakkan aturan perlindungan lahan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam beleid tersebut, tidak dicantumkan angka persentase spesifik, melainkan hanya merujuk pada LP2B yang ditetapkan oleh Pemda.

Selain itu, Perpres Nomor 12 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 yang mematok target nasional minimal sebesar 87% tanpa merinci target per daerah secara kaku, selama target nasional secara keseluruhan berhasil diamankan. Atas hal itu, Nusron meminta agar pemerintah menyepakati pembukaan kembali pelayanan pertanahan bagi wilayah yang belum memenuhi target 87% LP2B.

"Nah karena itu kami minta izin pada rapat ini mohon diputuskan bersama, apakah diperbolehkan, karena tiga provinsi ini sudah, secara nasional sudah memenuhi angka 87%, meskipun 3 provinsi ini dan 12 kabupaten ini tidak mencapai angka tersebut, apakah pelayanan pertanahannya boleh kami lakukan lagi di lokasi tersebut, yang tidak LP2B tentunya," beber Nusron.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan meminta agar layanan sertifikat tanah dapat segera dibuka. Menurutnya, hal ini agar menjaga ketenangan situasi di masyarakat.

"Catatannya yang 3 provinsi itu kita tetap tugaskan dia untuk melengkapi. Nah, cuma sampai kapan kita nggak batasi. Pelayanan sudah [moratorium dicabut]. Kalau enggak, kan gimana? Pelayanan berhenti kan orang ngamuk," imbuh Zulhas

(acd/acd)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads